BAB
1
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
PERMASALAHAN POKOK
Kesenjangan
ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat
ber[endapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat
kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty
line) merupakan dua masalah besar di Negara berkembang, tidak terkecuali
Indonesia.
Di
Indonesia, pada awal pemerintahan orba pembuat kebijakan dan perencana
pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan
ekonomi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects, yang
menjadi salah satu topic penting di dalam literature pembangunan ekonomi di
Negara-negara berkembang pada decade 1950an dan 1960an.
Didasarkan
pemikiran tersebut, pada awal periode orba hingga akhir decade 1970an strategi
pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah Soeharto lebih terfokus pada
bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu
singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut,
pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat,
dengan alas an semua fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya,
kereta api, telekomunikasi dan kompleks industry, lebih tersedia di provinsi
ini dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Pembangunan saat itu terpusat di sector tertentu yang potensial memiliki
kemampuan besar menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Mereka percaya nantinya hasil pembangunan
menetes ke sector dan wilayah lainnya di Indonesia.
Tetapi,
sejarah menunjukkan setelah 10 tahun berlalu sejak Pelita I dimulai tahun 1969
ternyata efek yang dimaksud emngalir ke bawahnya dengan sangat lambat. Akibat strategi tersebut, pada decade 1980an
hingga pertengahan 1990an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memeng menikmati
laju pertumbuhan ekonomi atau PDB yang relative tinggi tetapi tingkat
kesenjangan juga semakin besar dan orang miskin jumlahnya tetap banyak.
KONSEP DAN DEFINISI
Besarnya
kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan (poverty
line), konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative,
sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan
disebut kemiskinan absolute.
Kemiskinan
relative yaitu ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya
dikaitkan dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di Negara-negara maju, kemiskinan relative
diukur sebagai proyeksi tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagai ukuran relative, kemiskinan relative
dapat berbeda menurut Negara atau perilaku di suatu Negara. Kemiskinan absolute
adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimal untuk dapat
bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.
Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah). Walaupun kemiskinan absolute sering juga
disebut kemiskinan ekstrim, tetapi maksud dari yang terakhir ini bias
bervariasi tergantung interpretasi setempat atau kalkulasi.
PERTUMBUHAN, KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
1.
Hubungan
antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets
Data decade
1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara
berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang
tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara
laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan
PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara
kaum miskin dan kaum kaya. Studi dari
Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan
pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta
beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama
decade 1970an dan 1980an. Jantti membuat
kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran
demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public. Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya
kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan
dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab
penting.
Literature
mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi
oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets.
Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah
survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi
antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U
terbalik. Hasil ini diinterpretasikan
sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi
pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.
2.
Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan
Dasar teori
dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus
pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal
proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati
tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang. Namun banyak factor lain selain pertumbuhan
yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu
wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.
Indikator – indikator kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk
menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator –
indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara
lain sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar ( sandang,pangan, papan ).
2. Tidak adanya akses terhadap
kebutuhan hidup dasar lainnya ( kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih
dan transportasi ).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (
karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga ).
4. Kerentangan terhadap goncangan
yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kuranganya apresiasi dalam
kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan
kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha
karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan
ketidaktergantungan sosial ( anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah
tangga,janda miskin,kelompok marginal dan terpencil ).
2.4
Indikator - indikator Kesenjangan Pendapatan
Adapun
indikator – indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai beikut :
1. UMR yang ditentukan pemerintah
antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang berbeda.
2. PNS ( golongan atas ) lebih
sejahtera dibandingkan petani.
3. Pertanian kalah jauh dalam
menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3 % di tahun 2011,
padahal Indonesia merupakan Negara agraris.
2.5 Faktor -
faktor Penyebab Kemiskinan
Yang
menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu :
1. Kemiskinan alamiah.
Kemiskinan
alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas,penggunaan teknologi yang
rendah,dan bencana alam.
2. Kemiskinan buatan.
Kemiskinan
ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian
anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas
lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
Selain
itu,penyebab kemiskinan di negara Indonesia adalah :
a. Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan
penduduk Indonesia terus menigkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus
penduduk.
Meningkatnya
jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang
belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban
ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban
ketergantungan yang harud ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis
kemiskinan.
b. Angkatan Kerja, Penduduk yang
Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis
besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja. Yang tergolong tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam
batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu
dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun
tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan
dikatakan lunak,distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata.
c. Tingkat pendidikan yang rendah.
Rendahnya
kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu
negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat
pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry,
jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau
paling tidak dapat membaca dan menulis.
d. Kurangnya perhatian dari
pemerintah.
Pemerintah
yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi
salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang
mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya. Faktor lain yang masih
memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut :
1.Belum
meratanya program pembangunan,khususnya di pedesaan,luar Pulau Jawa,daerah
terpencil,dan daerah perbatasan. Sekitar 63.5% penduduk miskin hidup di daerah
pedesaan. Kemiskinan diluar Pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua juga lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya
penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.
2.Masih
terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
3.Masih
besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin,baik karena guncangan
ekonomi,bencana alam,dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar
dan sosial.
4.Kondisi
kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Sehubungan
dengan itu ,upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilitas harga kebutuhan
pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar
penanggulangan kemiskinan,baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan
secara efektif dan efisien.
Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
(1)
perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
(2)
perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,
(3)
perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya
manusianya
(4)
perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
(5)
perbedaan struktur industri,
(6) perbedaan
derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain
(7)
perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.
Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya
tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan
tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian
dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan
terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat
pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan,
pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.
Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia,
menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini
ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka
ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif,
rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota
keluarga.
2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan
oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh
rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh
rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan
oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.
Menurut Ginanjar (1996) ada 4 faktor penyebab
kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Rendahnya taraf pendidikan
b. Rendahnya taraf kesehatan.
c. Terbatasnya lapangan kerja.
d. Kondisi keterisolasian.
Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin, mereka
miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan
produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin,
akibatnya mereka terjerat dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan pangkal.
Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan disebabkan
oleh beberapa faktor antara lain:
a. Sumber
daya alam yang rendah.
b.
Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.
c.
Sumber daya manusia yang rendah.
d.
Saran dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.
World bank ( 2000) memberikan resep baru dalam
memerangi kemiskinan dengan 3 pilar yaitu :
a) Pemberdayaan yaitu proses
peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga
pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi
mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal.
b) Keamanan yaitu proteksi bagi
orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih
baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengamanan yang lebih
komprhensif.
c) Kesempatan yaitu proses
peningkatan askes kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan
peningkatan tingkat pengembalian dari asset-asset tersebut.
ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan
kemiskinan yaitu :
a) Pertumbuhan berkelanjutan yang
prokemiskinan.
b) Pengembangan sosial yang
mencakup:Pengembangan SDM,modal sosial,perbaikan status perempuan, dan
perlindungan sosial.
d) Manajemen ekonomi makro dan
pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.
e) Faktor tambahan:
* Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar.
* Reboisasi hutan,penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah.
Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah :
a). Jangka
pendek yaitu membangun sektor pertanian,usaha kecil dan ekonomi
pedesaan.
b).
Jangka menengah dan panjang mencakup :
* Pembangunan dan penguatan sektor swasta
* Kerjasama regional
* Manajemen APBN dan administrasi
* Desentralisasi
* Pendidikan dan kesehatan
* Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
* Pembagian tanah pertanian yang merata.
2.6 Dampak Kemiskinan dan Cara Mengatasinya.
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang sering
ditemui, entah itu di negara maju atau pun di negara berkembang seperti
Indonesia. Banyaknya masalah kemiskinan di Indonesia itu tentunya disebabkan
oleh beberapa faktor pemicu. Dari faktor pemicu inilah akan tercipta suatu
dampak kemiskinan.
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya
begitu banyak dan kompleks yaitu :
-
Pengangguran
Karena tidak
bekerja dan tidak memiliki penghasilan mererka tidak mampu memenuhi kebutuhan
pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli
masyarakat. Sehingga,akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat
pendapatan,nutrisi,dan tingakt pengeluaraan rata-rata.
-
Kekerasan
Sesungguhnya
kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini efek dari pengangguran. Karena seseorang
tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika
tidak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga
keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan,seperti
merampok,menodong,mencuri atau menipu ( dengan cara mengintimidasi orang lain)
didalam kendaraan umum.
-
Pendidikan
Tingkat
putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini.Mahalnya
biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia
sekolah atau pendidikan. Mereka tidak dapat menjangkau dunia pendidikan yang
sangat mahal itu. Sebab mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja
mereka sudah kesulitan. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada
rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi
kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
-
Kesehatan
Seperti kita
ketahui,biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan
apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang
biayanya melangit. Sehingga ,biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
-
Konflik sosial bernuasa SARA
Tanpa
bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas
kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita
alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan”keamanan” dan
perlindungan hukum dari negara,persoalan ekonomi-politik yang obyektif
disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjtektif.
Terlebih
lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak
langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret
panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah
di Indonesia ,baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Pada
prinsipnya, pemerintah dalam program pembangunannya telah menjadikan kemiskinan
sebagai salah satu fokus utamanya. Program umum pemerintah sendiri adalah
program pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.
Banyak
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai macam
masalah kemiskinan, antara lain adalah sebagai berikut :
1. Kebijaksanaan tidak langsung
Kebijaksanaan
tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan
setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain
adalah suasana sosial politik yang tentram, ekonomi yang stabil dan budaya yang
berkembang.
2. Kebijaksanaan langsung
Kebijaksanaan
langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta dan produktifitas sumber daya
manusia ,khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah. Melalui penyediaan
kebutuhan dasar seperti sandang,pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, serta
pengembangan kegiatan – kegiaatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk
mendorong kemandirian golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
Selain dari
pihak pemerintah, dari pihak masyarakaat yang bersangkutan pun juga mengatasi
kemiskinan di negeri ini ,langkah-langkah tersebut adalah :
1. Usaha individu
Seseorang
boleh berusaha untuk menyelesaikan maslah kemiskinan yang dihadapinya oleh
dirinya. Pada lazimnya seseorang itu dapat mengatasi kemiskinan dirinya dengan
cara penerusan pendidikan ke jenjang yang tinggi.
2. Penyedekahan
Penyedekahan
merupakan saru cara yang baik untuk membantu golongan termiskin dalam
masyarakat .Tetapi ia tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan secara
keseluruhan.
3. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan
ekonomi dengan cara penambahan barang-barang dan perkhidmatan yang ditawarkan
dalam pasaran di sebuah negara, pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling
berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
4. Pembangunan Masyarakat
5. Pasaran Bebas
Jika ada pembangunan
ekonomi ada pula pengurangan kemiskinan. Jika KDNK tumbuh dengan 1% kemiskinan
akan dikurangi dengan lebih kurang 1%.
Selain
dengan cara –cara diatas , kemiskinan juga dapat diatasi dengan cara sebagai
berikut :
1. Bantuan kemiskinan atau membantu
secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari
masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
2. Bantuan terhadap keadaan
individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang
miskin berdasarkan perorangan termasuk hukuman,pendidikan,kerja
sosial,pencarian krja,dan lain-lain.
3. Persiapan bagi yang lemah .
daripada memaberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin ,banyak negara
sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai oran g
yang lebih miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan , atau
keasdaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan
rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan
rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya
produktivitas dan pendapatan yang diterima yang pada gilirannya pendapatan
tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya
proses kemiskinan.
TEMUAN EMPIRIS
1. Distribusi Pendapatan
Data
pengeluarankonsumsi dipakai sebagaipendekatan (proksi) untuk mengukur
distribusi pendapatan masyarakat, walau diakui cara demikian memiliki kelemahan
serius. Penggunaan data pengeluaran
konsumsi bisa memberi informasi mengenai pendapatan yang under estimate. Alasannya sederhana, jumlah pengeluaran
konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang
diterimanya, bias lebih besar atau lebih kecil.
Misalnya, pendapatannya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran
konsumsinya juga besar. Dalam hal ini
berarti ada tabungan. Sedangkan bila
jumlah pendapatannya rendah, tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga
rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit
bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya membeli rumah,
mobil dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan untuk liburan.
Pengertian
pendapatan (income) yang artinya pembayaran yang didapat karena bekerja atau
menjual jasa, tidak sama dengan pengertian kekayaan (wealth). Kekayaan seseorang bias jauh lebih besar
daripada pendapatannya. Seseorang bias
saja tidak punya pendapatan/pekerjaan (penghasilan), tetapi ia sangat kaya
karena ada warisan keluarga. Banyak
pengusaha muda di Indonesia kalau diukur dari tingkat pendapatan mereka tidak
terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kayak arena perusahaan dimana mereka
bekerja adalah milik mereka (atau milik orangtua mereka).
Menjelang
pertengahan 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi, tingkat pendapatan per
kepala di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS, jauh lebih tinggi
dibanding 30 tahun lalu. Namun, apa artinya jika hanya 10% saja dari
seluruh jumlah penduduk tanah air yang menikmati 90% dari jumlah pendapatan
nasional atau PDB. Sedangkan sisanya
(90%) hanya menikmati 10% dari pendapatan nasional.
Jika kondisi
di atas dibandingkan dengan Negara-negara maju yang distribusi pendapatannya
lebih baik, misalnya Swiss, dengan menggunakan kurva Lorenz, maka kurva
tersebut untuk Indonesia bentuknya lebih melebar sedangkan kurva Lorenz untuk
Swiss lebih mendekati garis equality.
Dengan kata lain, daerah konsentrasi pendapatan di Indonesia jauh lebih
besar dibandingkan Swiss.
Dengan menggunakan kurva Lorenz
Secara teoritis, perubahan pola
distribusi pendapatan di pedesaan dapat disebabkan oleh factor berikut:
a. Akibat arus penduduk/pekerja dari pedesaan ke
perkotaan yang selama periode orde lama berlangsung sangat pesat.
b. Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di
pedesaan dengan di perkotaan
c.
Dampak
positif dari proses pembangunan ekonomi nasional
Kemiskinan
Kemiskinan
bukan hanya masalah bagi Indonesia, melainkan juga masalah dunia. Laporan World Bank menunjukkan tahun 1998 1,2
milyar dari 5 milyar lebih jumlah populasi dunia. Sebagian besar terdapat di Asia Selatan yang
terkonsentrasi di India, Bangladehs, Nepal, Srilanka dan Pakistan. Afrika subsahara wilayah kedua di dunia yang
padat orang miskin, terutama disebabkan iklim dan kondisi tanah yang tidak
mendukung kegiatan pertanian, pertikaian antar suku yang tak kunjung henti,
manajemen ekonomi makro yang buruk dan pemerintahan yang bobrok. Wilayah ketiga adalah Asia Tenggara dan
Pasifik, terutama di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja. Sisanya Amerika Latin dan Karibia, Eropa dan
Asia Tengah, dan Timur Tengah dan Afrika Utara.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
Tidak sulit
mencari factor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari factor-faktor tersebut
sangat sulit memastikan mana penyebab sebenarnya (utama) serta mana yang
berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.
Kalau
diuraikan satu persatu, jumlah factor-faktor yang dapat mempengaruhi, langsung
maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan
laju pertumbuhan output (atau produktifitas tenaga kerja), tingkat upah neto,
distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang
tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta
kualitas SDA, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan,
informasi, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan
teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu
wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga
politik, bencana alam dan peperangan.
Kalau diamati, sebagian besar dari factor-faktor tersebut juga
mempengaruhi satu sama lain. Misalnya,
tingkat pajak yang tinggi membuat tingkat upah neto rendah dan ini bisa
mengurangi motivasi kerjsa seseorang sehingga produktivitasnya menurun
selanjutnya mengakibatkan tingkat upah netinya berkurang lagi, dan
seterusnya. Jadi tidak mudah memastikan
apakah karena pajak naik atau produktivitasnya yang turun membuat pekerja jadi
miskin karena upah netonya rendah.
KEBIJAKAN ANTI-KEMISKINAN: STRATEGI
DAN INTERVENSI
Ada 3 (tiga) pilar utama strategi
pengurangan kemiskinan, yakni:
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan pro kemiskinan
2. Pemerintahan yang baik (good governance)
3. Pembangunan social
Untuk
mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah sesuai sasaran
atau tujuannya. Sasaran atau tujuan
tersebut dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, menengah dan panjang.
Intervensi lainnya adalah manajemen lingkungan dan SDA. Hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA
dengan sendirinya menjadi factor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan. Intervensi jangka
pendek terutama pembangunan sector pertanian dan ekonomi pedesaan, pembangunan
transportasi, komunikasi, energy dan keuangan, peningkatan peran serta
masyarakat sepenuhnya (stakeholder participation) dalam proses pembangunan dan
proteksi social (termasuk pembangunan system jaminan social).
Intervensi jangka menengah dan
panjang adalah sbb:
1. Pembangunan sector swasta
2. Kerjasama regional
3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN)
dan administrasi
4. Desentralisasi
5. Pendidikan dan kesehatan
6. Penyediaan air bersih dan pembangunan
perkotaan
SOAL
11.) Persoalan kemiskinan sebagai
persoalan sentral saat ini, terkait pada masalah-masalah berikut :
a. Lapangan usaha dan kesempatan kerja
sempit
b.
Selera
masyarakat rendah
c. Tingkat pendidikan rendah
d. Keadaan perumahan tidak memadai
22.) Pengangguran dapat terjadi apabila
...
a. Jumlah penduduk naik cepat
b. Kesempatan kerja tidak dapat naik
c. Kepadatan penduduk tinggi
d.
Kesempatan
kerja atau angkatan kerja
33.) Sektor pertanian dapat membantu
kelancaran proses industrialisasi dalam hal-hal berikut, kecuali...
a. Menyediakan tenaga buruh bagi sektor
industri
b. Menyediakan bahan mentah
c.
Menyediakan
tenaga ahli
d. Menyediakan bahan pangan
44.) Kemiskinan terbagi atas 2 yaitu:
a. Kemiskinan alamiah dan keuangan
b.
Kemiskinan
alamiah dan buatan
c. Kemiskinan buatan dan keuangan
d. Kemiskinan keuangan dan kesenjangan
55.) Dampak umum kemiskinan bagi
masyarakat adalah kecuali...
a. Pengangguran
b. Pendidikan
c. Kesehatan
d.
Norma
BAB 2
OTONOMI
DAERAH & PEMBANGUNAN DAERAH
Otonomi Daerah
Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Mahfud MD (1996 : 66) mengemukakan pendapatnya bahwa :
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan baik dengan tidak adanya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah dengan swakarsa sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Untuk masalah ini Supriatna, (1992 : 19) mengutarakan bahwa desentralisasi selalu menyangkut persoalan kekuatan dihubungkan dengan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau lembaga-lembaga pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan. Diungkapkan lebih lanjut bahwa bentuk-bentuk desentralisasi dalam prakteknya adalah :
1) Dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi yaitu pemindahan beberapa kekuasaan administratif ke kantor-kantor daerah dari Departemen Pemerintah Pusat,
2) Devolusi atau desentralisasi politik yakni pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional atau lokal,
3) Delegasi yaitu pemindahan tanggungjawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan pusat,
4) Privatisasi yaitu pemindahan tugas-tugas ke organisasi-organisasi sukarela atau perusahaan swasta baik yang bersifat mencari keuntungan ataupun yang tidak mencari keuntungan.
Pakar lain yaitu Rondinelli & Cheema (dalam Supriatna, 1992 : 19) mengemukakan bahwa :
Desentralisasi dilihat dari sudut pandang kebijakan dan administrasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasai parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non pemerintah.
Dengan bahasa yang lain, Litvack & Seddon (1998 : 8) dalam Sadu Wasistiono (2002 : 17) menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada lima kondisi yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi yaitu :
1) Kerangka kerja desentralisasi harus memperhatikan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggungjawab pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah;
2) Masyarakat setempat harus diberi informasi mengenai kemungkinan biaya pelayanan dan penyampaian serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah menjadi bermakna;
3) Masyarakat memerlukan mekanisme untuk menyampaikan pandangannya yang dapat mengikat politikus, sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
4) Harus ada sistem akuntabilitas yang berbasis pada publik dan informasi yang transparan yang memungkinkan masyarakat memonitor efektivitas kinerja Pemerintah Daerah, yang mendorong politikus dan aparatur Daerah menjadi responsif;
5) Instrumen desentralisasi seperti kerangka kerja institusional yang sah, struktur tanggung jawab pemberian pelayanan dan sistem fiskal antar pemerintah harus didesain untuk mendorong sasaran-sasaran politikus.
Sedangkan menurut Bryan & White (1987 : 213-214) bahwa pada kenyataannya ada dua desentralisasi yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat politik, yakni :
Desentralisasi administratif adalah delegasi wewenang pelaksanaan kepada pejabat tingkat lokal yang bekerja dalam batas rencana dan sumber anggaran, kekuasaan dan tanggungjawab tertentu sesuai sifat hakikat jasa dan pelayanan tingkat lokaltersebut. Desentralisasi politik atau devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada pejabat setempat.
Pengertian desentralisasi itu sendiri menurut Sadu Wasistiono (2002 : 15) yang mengutip pandangan Litvack menyatakan bahwa :
Desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintahan yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Lebih lanjut juga mengemukakan bahwa desentralisasi terbagi menjadi empat tipe yaitu :
1) Desentralisasi politik
2) Desentralisasi administratif, yaitu memiliki tiga bentuk utama yaitu :
a. Dekonsentrasi;
b. Delegasi;
c. Devolusi
3) Desentralisasi fiskal;
4) Desentralisasi ekonomi atau pasar.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Bryan & White (1987 : 226) diketahui bahwa :
Daerah akan mempunyai kemampuan yang kecil saja jika semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan pusat. Jika diserahi tanggungjawab dan sumber daya, kemampuan badan-badan lokal akan meningkat. Disamping itu, asas demokrasi dapat terwujud di daerah dengan adanya kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan serta Pemerintah Daerah wajib bertanggungjawab kepada rakyat setempat dan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh pendapat ahli di atas maka Kaho (1987 : 38) menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu negara tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang dapat ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”.
Sejak kemerdekaan ketentuan tersebut telah dioperasionalkan dengan berbagai Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada daerah sesuai asas-asas pemerintahan daerah yang dianut.
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena :
· Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah modal. Dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metode yang telah dikembangkan dalam membenikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.
· Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
· Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan kaeluar dan suatu daerah sukar diperoleh.
· Bagi NSB disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum. Data yang ada terbatas itupun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.
Paradigma Baru Teori pembangunan Daerah
Pada dekade 1960-an dan 1970-an studi pembangunan ekonomi masih didominasi oleh dependencia theory. Pemikiran ini dilandasi oleh kondisi ekonomi dan sosial negara-negara yang masih terbelakang (underdeveloped countries) yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu negara-negara imperalis. Penetrasi MNCs terhadap perekonomian negara-negara sedang berkembang. Pada beberapa kasus kebijakan tersebut menyebabkan nasionalisasi modal asing indenpendency berkembang sebagai respon terhadap kelemahan di dalam dependencia theory. Kemajuan perekonomian di Negara berkembang akan lebih baik melalui industrialisasi yang juga menciptakan keputusan bersama bagi perekonomian global. Pada intinya, pergeseran yang terjadi adalah peranan pemerintah semakin berkurang dalam perekonomian dan selanjutnya perekonomian dikembalikan mekanisme pasar. Peranan swasta melalui MNC’s lebih penting dalam menjalankan roda perekonomian meskipun campur tangan pemerintah masih diperlukan dalam beberapa hal. Kerjasama antara pemerintah dan swasta menjadi lebih baik sebab pada dasarnya investasi asing langsung tidak hanya menghasilkan modal, tetapi juga teknologi. Pergeseran paradigma pembangunan disebabkan pula oleh demonstration effect dari keberhasilan strategi pembangunan negara industri baru Asia (NICs). Peningkatan investasi asing langsung oleh NICs meningkat pada dua dekade terakhir, khususnya pada strategi industri yang berorientasi ekspor.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 3 perencanaan pembangunan daerah yaitu :
· Pola dasar pembangunan daerah
Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
· Repelita Daerah
Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
· Rencana tahunan dan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan Repelita daerah, karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah.
Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah
MPR menentukan GBHN, GBHN harus dilaksanakan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Untuk merealisasikan dan melaksanakan tugas ini, presiden bertugas untuk menyusun rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) melalui BAPPENAS.
Untuk merumuskan Repelita dilakukan sebagai berikut :
· Menghimpun semua rencana dri departemen dan lembaga lainnya untuk ditolak, dicek dan kemudian disinkronkan.
· Menghimpun haluan dasar pembangunan dari semua propinsi untuk diteliti, dicek dan kemudian disinkronkan.
· Mengumpulkan pendapat-pendapat, saran-saran dari kelompo social dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi mengenai rencana atau konsep rencana nasional (REPELITA).
Sebelum menyusun dan merumuskan Repelita, setiap unit operasi baik vertical maupun horizontal didalam setiap propinsi harus membuat rancangan sementara rencana pembangunan, disamping program – program rutin bagi tingkat yang lebih tinggi. Badan perencana dari organisasi tersebut menerima dan mempelajari usulan tersebut. Kemudian rencana tersebut dirumuskan dan disinkronisasikan berbentuk sebagai rencana departemen. Kebijaksanaan dasar propinsi disampaikan kepada BAPPENAS melalui departemen dalam negeri. Setelah perumusan Repelita nasional dilaksanakan yang didasarkan pada rencana-rencana departemen dan kebijaksanaan dasar propinsi.
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda.
Otonomi Daerah
Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Mahfud MD (1996 : 66) mengemukakan pendapatnya bahwa :
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan baik dengan tidak adanya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah dengan swakarsa sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Untuk masalah ini Supriatna, (1992 : 19) mengutarakan bahwa desentralisasi selalu menyangkut persoalan kekuatan dihubungkan dengan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau lembaga-lembaga pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan. Diungkapkan lebih lanjut bahwa bentuk-bentuk desentralisasi dalam prakteknya adalah :
1) Dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi yaitu pemindahan beberapa kekuasaan administratif ke kantor-kantor daerah dari Departemen Pemerintah Pusat,
2) Devolusi atau desentralisasi politik yakni pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional atau lokal,
3) Delegasi yaitu pemindahan tanggungjawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan pusat,
4) Privatisasi yaitu pemindahan tugas-tugas ke organisasi-organisasi sukarela atau perusahaan swasta baik yang bersifat mencari keuntungan ataupun yang tidak mencari keuntungan.
Pakar lain yaitu Rondinelli & Cheema (dalam Supriatna, 1992 : 19) mengemukakan bahwa :
Desentralisasi dilihat dari sudut pandang kebijakan dan administrasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasai parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non pemerintah.
Dengan bahasa yang lain, Litvack & Seddon (1998 : 8) dalam Sadu Wasistiono (2002 : 17) menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada lima kondisi yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi yaitu :
1) Kerangka kerja desentralisasi harus memperhatikan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggungjawab pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah;
2) Masyarakat setempat harus diberi informasi mengenai kemungkinan biaya pelayanan dan penyampaian serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah menjadi bermakna;
3) Masyarakat memerlukan mekanisme untuk menyampaikan pandangannya yang dapat mengikat politikus, sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
4) Harus ada sistem akuntabilitas yang berbasis pada publik dan informasi yang transparan yang memungkinkan masyarakat memonitor efektivitas kinerja Pemerintah Daerah, yang mendorong politikus dan aparatur Daerah menjadi responsif;
5) Instrumen desentralisasi seperti kerangka kerja institusional yang sah, struktur tanggung jawab pemberian pelayanan dan sistem fiskal antar pemerintah harus didesain untuk mendorong sasaran-sasaran politikus.
Sedangkan menurut Bryan & White (1987 : 213-214) bahwa pada kenyataannya ada dua desentralisasi yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat politik, yakni :
Desentralisasi administratif adalah delegasi wewenang pelaksanaan kepada pejabat tingkat lokal yang bekerja dalam batas rencana dan sumber anggaran, kekuasaan dan tanggungjawab tertentu sesuai sifat hakikat jasa dan pelayanan tingkat lokaltersebut. Desentralisasi politik atau devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada pejabat setempat.
Pengertian desentralisasi itu sendiri menurut Sadu Wasistiono (2002 : 15) yang mengutip pandangan Litvack menyatakan bahwa :
Desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintahan yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Lebih lanjut juga mengemukakan bahwa desentralisasi terbagi menjadi empat tipe yaitu :
1) Desentralisasi politik
2) Desentralisasi administratif, yaitu memiliki tiga bentuk utama yaitu :
a. Dekonsentrasi;
b. Delegasi;
c. Devolusi
3) Desentralisasi fiskal;
4) Desentralisasi ekonomi atau pasar.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Bryan & White (1987 : 226) diketahui bahwa :
Daerah akan mempunyai kemampuan yang kecil saja jika semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan pusat. Jika diserahi tanggungjawab dan sumber daya, kemampuan badan-badan lokal akan meningkat. Disamping itu, asas demokrasi dapat terwujud di daerah dengan adanya kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan serta Pemerintah Daerah wajib bertanggungjawab kepada rakyat setempat dan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh pendapat ahli di atas maka Kaho (1987 : 38) menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu negara tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang dapat ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”.
Sejak kemerdekaan ketentuan tersebut telah dioperasionalkan dengan berbagai Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada daerah sesuai asas-asas pemerintahan daerah yang dianut.
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena :
· Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah modal. Dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metode yang telah dikembangkan dalam membenikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.
· Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
· Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan kaeluar dan suatu daerah sukar diperoleh.
· Bagi NSB disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum. Data yang ada terbatas itupun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.
Paradigma Baru Teori pembangunan Daerah
Pada dekade 1960-an dan 1970-an studi pembangunan ekonomi masih didominasi oleh dependencia theory. Pemikiran ini dilandasi oleh kondisi ekonomi dan sosial negara-negara yang masih terbelakang (underdeveloped countries) yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu negara-negara imperalis. Penetrasi MNCs terhadap perekonomian negara-negara sedang berkembang. Pada beberapa kasus kebijakan tersebut menyebabkan nasionalisasi modal asing indenpendency berkembang sebagai respon terhadap kelemahan di dalam dependencia theory. Kemajuan perekonomian di Negara berkembang akan lebih baik melalui industrialisasi yang juga menciptakan keputusan bersama bagi perekonomian global. Pada intinya, pergeseran yang terjadi adalah peranan pemerintah semakin berkurang dalam perekonomian dan selanjutnya perekonomian dikembalikan mekanisme pasar. Peranan swasta melalui MNC’s lebih penting dalam menjalankan roda perekonomian meskipun campur tangan pemerintah masih diperlukan dalam beberapa hal. Kerjasama antara pemerintah dan swasta menjadi lebih baik sebab pada dasarnya investasi asing langsung tidak hanya menghasilkan modal, tetapi juga teknologi. Pergeseran paradigma pembangunan disebabkan pula oleh demonstration effect dari keberhasilan strategi pembangunan negara industri baru Asia (NICs). Peningkatan investasi asing langsung oleh NICs meningkat pada dua dekade terakhir, khususnya pada strategi industri yang berorientasi ekspor.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 3 perencanaan pembangunan daerah yaitu :
· Pola dasar pembangunan daerah
Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
· Repelita Daerah
Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
· Rencana tahunan dan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan Repelita daerah, karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah.
Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah
MPR menentukan GBHN, GBHN harus dilaksanakan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Untuk merealisasikan dan melaksanakan tugas ini, presiden bertugas untuk menyusun rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) melalui BAPPENAS.
Untuk merumuskan Repelita dilakukan sebagai berikut :
· Menghimpun semua rencana dri departemen dan lembaga lainnya untuk ditolak, dicek dan kemudian disinkronkan.
· Menghimpun haluan dasar pembangunan dari semua propinsi untuk diteliti, dicek dan kemudian disinkronkan.
· Mengumpulkan pendapat-pendapat, saran-saran dari kelompo social dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi mengenai rencana atau konsep rencana nasional (REPELITA).
Sebelum menyusun dan merumuskan Repelita, setiap unit operasi baik vertical maupun horizontal didalam setiap propinsi harus membuat rancangan sementara rencana pembangunan, disamping program – program rutin bagi tingkat yang lebih tinggi. Badan perencana dari organisasi tersebut menerima dan mempelajari usulan tersebut. Kemudian rencana tersebut dirumuskan dan disinkronisasikan berbentuk sebagai rencana departemen. Kebijaksanaan dasar propinsi disampaikan kepada BAPPENAS melalui departemen dalam negeri. Setelah perumusan Repelita nasional dilaksanakan yang didasarkan pada rencana-rencana departemen dan kebijaksanaan dasar propinsi.
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda.
SOAL
11.) Faktor-faktor yang mempengaruhi
sasaran pembangunan berupa ...
a. Problem yang sedang dihadapi negara
yang bersangkutan
b. Kemampuan analisa problem dan
pemecahan
c. Ideologi negara atau masyarakat
d.
Saat
sasaran ditentukan
22.) Pembangunan ekonomi merupakan
pendekatan yang paling penting untuk ...
a. Menaikkan tingkat kehidupan yang
rendah
b. Meningkatkan harga diri
c. Meningkatkan kebebasan
d.
Semua
benar
33.) Sasaran pembangunan harus selalu di
tinjau kembali agar ...
a. Dapat melihat keadaan yang telah
dicapai
b. Memperoleh peningkatan dimasa y.a.d.
c.
A
dan B benar
d. Semua salah
44.) Pembangunan indonesia berorientasi
pada pengertian pembangunan secara luas. Hal tersebut terbukti pada hal-hal
berikut, kecuali...
a.
Perhatian
pada masalah keamanan dan pertahanan
b. Perhatian pada masalah keadilan
c. Perhatian masalah sos-ekonomi
d. Perhatian pada masalah pendidikan
55.) Pembangunan adalah usaha terpadu
menuju kesejahteraan. Pembangunan harus diikuti pertumbuhan. Pertumbuhan tidak
harus diikuti kesejahteraan. Pertumbuhan tanpa pembangunan akan menambah ...
a. Pendapatan
b.
Kemakmuran
c. Kemiskinan
d. Pendidikan
BAB 3
SEKTOR PERTANIAN
1. Peranan
sector pertanian
Indonesia
adalah negara kepulauan yang memiliki daratan yang sangat luas sehingga mata
pencaharian penduduk sebagian besar adalah pada sektor pertanian. Pertanian
dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam empat bentuk
kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu
sebagai berikut:
- ekspansi
dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di
bidang pertanian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sebagai sumber
bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri
manufaktur dan perdagangan.
- Pertanian
berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi
produk-produk dari sektor-sektor lainnya.
- Sebagai
suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.
- Sebagai
sumber penting bagi surplus perdagangan (sumber devisa).
- Kontibusi terhadap kesempatan kerja
Di suatu
Negara besar seperti Indonesia, di mana ekonomi dalam negerinya masih di
dominasi oleh ekonomi pedesaan sebagian besar dari jumlah penduduknya atau
jumlah tenaga kerjanya bekerja di pertanian. Di Indonesia daya serap sektor
tersebut pada tahun 2000 mencapai 40,7 juta lebih. Jauh lebih besar dari sector
manufaktur. Ini berarti sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan
tenaga kerja yang tinggi.
Kalau
dilihat pola perubahan kesempatan kerja di pertanian dan industri manufaktur,
pangsa kesempatan kerja dari sektor pertama menunjukkan suatu pertumbuhan tren
yang menurun, sedangkan di sektor kedua meningkat. Perubahan struktur
kesempatan kerja ini sesuai dengan yang di prediksi oleh teori mengenai
perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari suatu proses pembangunan ekonomi
jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil
peran dari sektor primer, yakni pertambangan dan pertanian, dan semakin besar
peran dari sektor sekunder, seperti manufaktur dan sektor-sektor tersier di
bidang ekonomi. Namun semakin besar peran tidak langsung dari sektor pertanian,
yakni sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri manufaktur dan
sektor-sektor ekonomi lainnya.
- Kontribusi devisa
Pertanian
juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat
peningkatan ekspor dan atau pengurangan tingkat ketergantungan Negara tersebut
terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas ekspor pertanian Indonesia
cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara,
hingga berbagai macam sayur dan buah.
Peran
pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiksi dengan perannya dalam
bentuk kontribusi produk. Kontribusi produk dari sector pertanian terhadap
pasar dan industri domestic bisa tidak besar karena sebagian besar produk
pertanian di ekspor atau sebagian besar kebutuhan pasar dan industri domestic
disuplai oleh produk-produk impor. Artinya peningkatan ekspor pertanian bisa
berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya usaha
memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu factor penghambat bagi
pertumbuhan ekspor pertanian. Untuk mengatasinya ada dua hal yang perlu
dilakukan yaitu menambah kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing
produknya. Namun bagi banyak Negara agraris, termasuk Indonesia melaksanakan
dua pekerjaan ini tidak mudah terutama karena keterbatasan teknologi, SDM, dan
modal.
- Kontribusi terhadap produktivitas
Banyak orang
memperkirakan bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk di dunia yang tetap tinggi
setiap tahun, sementara lahan-lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan
pertanian semakin sempit, maka pada suatu saat dunia akan mengalami krisis
pangan (kekurangan stok), seperti juga diprediksi oleh teori Malthus. Namun
keterbatasan stok pangan bisa diakibatkan oleh dua hal: karena volume produksi
yang rendah ( yang disebabkan oleh faktor cuaca atau lainnya), sementara
permintaan besar karena jumlah penduduk dunia bertambah terus atau akibat
distribusi yang tidak merata ke sluruh dunia.
Mungkin
sudah merupakan evolusi alamiah seiring dnegan proses industrialisasi dimana
pangsa output agregat (PDB) dari pertanian relatif menurun, sedangkan dari
industri manufaktur dan sektor-sektor skunder lainnya, dan sektor tersier
meningkat. Perubahan struktur ekonomi seperti ini juga terjadi di Indonesia.
Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB bukan berarti
bahwa volume produksi berkurang (pertumbuhan negatif). Tetapi laju pertumbuhan
outputnya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor
lain.
Bukan hanya
dialami oleh Indinesia tetapi secara umum ketergantungan negara agraris terhadap
impor pangan semakin besar, jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang
lalu, misalnya dalam hal beras. Setiap tahun Indonesia harus mengimpor beras
lebih dari 2 juta ton. Argumen yang sering digunakan pemerintah untuk
membenarkan kebijakan M-nya adalah bahwa M beras merupakan suatu kewajiban
pemerintah yang tak bisa dihindari, karena ini bukan semata-mata hanya
menyangkut pemberian makanan bagi penduduk, tapi juga menyangkut stabilitas
nasional (ekonomi, politik, dan sosial).
Kemampuan
Indonesia meningkatkan produksi pertanian untuk swasembada dalam penyediaan
pangan sangat ditentukan oleh banyak faktor eksternal maupun internal.
Satu-satunya faktor eksternal yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia adalah
iklim, walaupun dengan kemajuan teknologi saat ini pengaruh negatif dari cuaca
buruk terhadap produksi pertanian bisa diminimalisir. Dalam penelitian empiris,
factor iklim biasanya dilihat dalam bentuk banyaknya curah hujan (millimeter).
Curah hujan mempengaruhi pola produksi, pola panen, dan proses pertumbuhan
tanaman. Sedangkan factor-faktor internal, dalam arti bisa dipengaruhi oleh
manusia, di antaranya yang penting adalah lusa lahan, bibit, berbagai macam
pupuk (seperti urea, TSP, dan KCL), pestisida, ketersediaan dan kualitas
infrastruktur, termasuk irigasi, jumlah dan kualitas tenaga kerja (SDM), K, dan
T. kombinasi dari faktor-faktor tersebut dalam tingkat keterkaitan yang optimal
akan menentukan tingkat produktivitas lahan (jumlah produksi per hektar) maupun
manusia (jumlah produk per L/petani). Saat ini Indonesia, terutama pada sektor
pertanian (beras) belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ini berarti Indonesia
harus meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi untuk menigkatkan
produktivitas pertanian.
2. Sektor
Pertanian Indonesia
Struktur
perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih
menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering
mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai
langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan
mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan
daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi
kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di
era globalisasi.
Tantangan
perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu
bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia
sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada
235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk
yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga
arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan
rakyatnya.
Berdasarkan
pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur
perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka
kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan
pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring
dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai
permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam
meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian
di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat
dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat
kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan
masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian
beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain
berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per
hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah
karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk
dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis
yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El
Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air
yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Sesuai
dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari
kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri.
Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan
kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang
diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati
bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur
tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian
Indonesia.
Struktur
tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76
persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar
20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja
dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel
dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan
pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi,
perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa
pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor
pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang
bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor
keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini
juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat
mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai
dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka
kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.
Strategi
pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor
pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan
pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian,
seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi
petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya.
Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan
usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak
tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya
lebih menarik.
Strategi
kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor
lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga
merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan,
hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan,
pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di
sektor ini.
Struktur
perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang
dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan
bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak
lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan
pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini
kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk
struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan
yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita
dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah
dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
sampai saat sekarang ini.
3. Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai tukar => nilai tukar suatu barang dengan barang lainnya. Jika harga produk A Rp 10 dan produk
B Rp 20, maka nilai tukar produk A thd B=(PA/PB)x100% =1/2. Hal ini berarti 1
produk A ditukar dengan ½ produk B. Dengan menukar ½ unit B dapat 1 unit A.
Biaya opportunitasnya adalah mengrobankan 1 unit A utk membuat ½ unit B.
Dasar Tukar
(DT):
Nilai Tukar Petani => Selisih harga output pertanian dg harga
inputnya (rasio indeks harga yang diterima petani dg indeks harga yang
dibayar).
Semakin tinggi
NTP => semakin baik.
NTP setiap wilayah berbeda dan ini tergantung:
D>S
=> harga naik & D harga turun
Pekembangan
NTP tsb menunjukkan pertani di JABAR & JATENG rugi dan di Yogja & JATIM
untung. Hal ini dsebabkan oleh byk factor termasuk system distribusi pupuk di
Yogya & JATIM lebih baik dari JABAR & JATENG.
4. Investasi di Sektor Pertanian
Investasi di
sector pertanian tergantung :
- Laju pertumbuhan output
- Tingkat daya saing global komoditi pertanian
Investasi:
- Langsung => Membeli mesin
- Tdk Langsung => Penelitian & Pengembangan
Hasil penelitian:
- Supranto (1998) => laju pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih kecil di sektor pertanian.
Tabel 5.17 Investasi di sektor pertanian &
industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
2.735
|
4.545
|
7.128
|
15.284
|
Manufaktur
|
24.032
|
31.922
|
43.342
|
59.218
|
- Simatupang (1995) => kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian.
Tabel 5.18 Kredit Perbankan di sektor pertanian
& industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
7.846
|
8.956
|
9.841
|
11.010
|
Manufaktur
|
11.346
|
13.004
|
15.324
|
15.102
|
Penurunan
ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.
5. Keterkaitan Pertanian dg
Industri Manufaktur
Salah satu penyebab krisis ekonomi
=> kesalahan industrialisasi yg tidak berbasis pertanian. Hal ini
terlihat bahwa laju pertumbuhan sector pertanian (+) walaupu kecil, sedangkan
industri manufaktur (-). Jepang, Taiwan & Eropa dlm memajukan industri
manufaktur diawali dg revolusi sector pertanian.
Alasan sector pertanian harus kuat
dlm proses industrialisasi:
- Sektor pertanian kuat => pangan terjamin => tdk ada lapar=> kondisi sospol stabil
- Sudut Permintaan => Sektor pertanian kuat => pendapatan riil perkapita naik => permintaan oleh petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian
- Sudut Penawaran => permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh industri manufaktur.
- Kelebihan output siktor pertanian digunakan sbg sb investasi sektor industri manufaktur spt industri kecil dipedesaan.
SOAL
1. Apakah ciri-ciri perkembangan sektor
pertanian dalam jangka panjang ?
a. Produksi meningkat dengan cepat
b. Kemajuan teknologi sektor pertanian
lebih cepat dari pada sektor industri
c. Permintaan terhadap barang pertanian
berkembang dengan cepat
d.
Kemajuan
teknologi dapat menaikkan produksi pertanian dengan pesat
2.
Kebijakan
menstabilkan harga barang pertanian pada suatu tingkat harga tertentu akan
menyebabkan ?
a.
Pendapatan
petani secara keseluruhannya menjadi lebih stabil
b.
Pendapatan
setiap petani akan lebih stabil
c.
Produksi cenderung
melebihi kebutuhan masyarakat
d.
Produksi
selalu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat
3.
Yang manakah
dari keadaan yang berikut akan berlaku apabila pemerintah menjalankan kebijakan
harga maksimum ?
a.
Inflasi
akan berlaku
b.
Harga-harga
merosot
c.
Impor barang
perlu ditambah
d.
Permintaan
selalu melebihi penawaran
4.
Alasan sektor pertanian harus kuat dalam
proses industrialisasi,kecuali...
a.
Sektor pertanian kuat
b.
Sektor pertanian lemah
c.
Sudut permintaan
d.
Sudut penawaran
5.
Yang termaksud dalam sektor pertanian
adalah,kecuali...
a.
Peranan
sektor pertanian
b.
Nilai tukar
pertanian
c.
Sektor
pertanian indonesia
d.
Sektor
pertanian masyarakat
Bab 4
INDUSTRIALISASI
DI INDONESIA
Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Industrialisasiè suatu proses interkasi antara
perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.
Industrialisasi
merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan
ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam
meilmpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa
industrialisasi.
Faktor-Faktor
Pendukung Industrialisasi
1. Kondisi dan
struktur awal ekonomi dalam negeri
Suatu Negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya
sudah memiliki industri-industri primer atau hulu seperti besi dan baja, semen,
petrokimia, dan industri-industri tengah(Antara hulu dan hilir), seperti industri
barang modal(mesin) dan alat-alat produksi yang relatif kuatakan mengalami
proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan Negara yang hanya memiliki
industri-industri hilir atau ringan.
2. Besarnya
pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan
tingkat PN riil per kapita
Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk
lebih dari 200 juta orang merupakan salah satu faktor perangsang bagi
pertumbuhan kegiatan-kegaiatan ekonomi, termasuk industri, karena pasar yang
besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi(dengan
asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung). Jika pasar domestic
kecil, maka ekspor merupakan alternatif satu” nya untuk mencapai produksi optimal.
3. Ciri
industrialisasi
Yang dimaksud disini adalah antara lain cara pelaksanaan industrialisasi,
seperti misalnya tahapan dari dari implementasi, jenis industri yang
diunggulkan, pola pembangunan sektor industri, dan insentif yang diberikan, termasuk
insentif kepada investor.
4. Keberadaan
SDA
Ada kecenderungan bahwa Negara-negara yang kaya SDA, tingkat diversifikasi
dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah, dan Negara tersebut
cenderung tidak atau terlembat melakukan industrialisasi atau prosesnya
berjalan relatif lebih lambat dibandingkan Negara-negara yang miskin SDA.
5. Kebijakan
strategi pemerintah
Pola industrialisasi di Negara yang
menerapkan kebijakan subtitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang
protektif(seperti Indonesia terutama selama pemerintahan Orde Baru hingga
krisis terjadi) berbeda dengan di Negara yang menerapkan kebijakan promosi
ekspor dalam mendukung industri nya.
Strategi Pembangunan Sektor Industri
Startegi pelaksanaan industrialisasi:
1. Strategi
substitusi impor (Inward Looking).
Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat
menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea
& Taiwan
Pertimbangan
menggunakan strategi ini:
·
Sumber daya alam
& Faktor produksi cukuo tersedia
·
Potensi
permintaan dalam negeri memadai
·
Sebagai
pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri
·
Kesempatan
kerja menjadi luas
·
Pengurangan
ketergantungan impor, shg defisit berkurang
2. Strategi
promosi ekspor (outward Looking)
Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam
negeri yang memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :
·
Pasar harus
menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang ybs
baik pasar input maupun output
·
Tingkat
proteksi impor harus rendah
·
Nilai tukar
harus realistis
·
Ada insentif
untuk peningkatan ekspor
SOAL
1.
Apa tujuan dari industrialisasi...
a.
Suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi,
spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
b.
Suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi
komunikasi
c.
Suatu satu strategi
jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi
d.
Suatu pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan
perdagangan dunianya
2.
Apa saja yang mendukung faktor-faktor industrialisasi,
kecuali...
a.
Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negri
b.
Besarnya pasar dalam negri
c.
Keberadaan SDA
d.
Pertumbuhan suatu ekonomi
3.
Apa salah satu dalam strategi pembangunan sektor
industri...
a.
Strategi substitusi impor
b.
Strategi pemasaran
c.
Strategi importir
d.
Semua salah
4.
Berikut yang termasuk faktor
pendorong urbanisasi adalah....
a.
Faktor pendidikan yang
rendah
b.
Peluang pekerjaan lebih
banyak
c.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
d.
Sempitnya lapangan pekerjaan di daerah
perdesaan
5.
Rekomendasi agar strategi
promosi ekspor dapat berhasil adalah, kecuali...
a.
Nilai tukar harus realistis
b.
Nilai tukar yang menetap
c.
Tingkat proteksi import harus rendah
d.
Adanya insentif untuk peningkatan ekspor
BAB 5
USAHA KECIL DAN MENENGAH
pengertian
UKM Usaha Kecil Dan Menengah
UKM adalah
singkatan dari usaha kecil dan menengah. Ukm adalah salah satu bagian penting
dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara
indonesia ukm ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian
masyarakat. Ukm ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan
lapangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru
yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah
tangga. Selain dari itu ukm juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika
dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Ukm ini perlu
perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi
link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen
daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus
dikembangkan untuk membangun jaringan pasar, aspek tersebut adalah :
1.Membangun Sistem Promosi untuk Penetrasi Pasar
2. Merawat Jaringan Pasar untuk Mempertahankan Pangsa Pasar
Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol
adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya
kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi
sebagian besar pekerja di Indonesia , tetapi kontribusi dalam output nasional
di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro
dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai
produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah
rata-rata di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi
ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di
bandingkan dengan usaha yang lebih besar.
Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi
dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini.
Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang
maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih
luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan
negara-negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan
bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang
rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan
kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang
menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam
meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukan modernisasi sistem
usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak
yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.
Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat
kemampuan teknologi dan daya inovasinnya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu
yang baru bagi si penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan
ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan ‘technical change’ yang berarti
tahap penguasaan teknologi. “Technical change” sebagian terbesar bersifat
“tacit” atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat
kumulatif ( terbentuk secara ‘incremental’ dan dalam waktu yang tertentu ).
Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ( ‘sector
specific’) dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.
Agar supaya pengenalan teknologi dapat menghasilkan ‘technical change’ dan
inovasi dalam dunia usaha diperlukan beberapa kondisi :
– Kemampuan
UKM untuk menyerap, mengadopsi dan menerapkan teknologi baru dalam usahanya.
– Tingkat
kompatibilitas teknologi ( spesifikasi, harga, tingkat kerumitan ) dengan
kebutuhan dan kemampuan UKM yang ada.
–
Ketersediaan dukungan teknis yang relevan dan bermutu untuk proses pembelajaran
dalam menggunakan teknologi baru tersebut.
Untuk komersialisasi teknologi hasil riset (apalagi penemuan baru) banyak
menghadapi kendala: sumber teknologi: teknologi bersifat capital intensive dan
belum mempunyai nilai ekonomis, memerlukan waktu lama dalam penyesuaian
terhadap kebutuhan pasar, banyak jenis teknologi yang teruji dalam tingkatan
bisnis; sistem insentif komersialisasi teknologi lemah; arus utama sistem
industri
Umumnya komunitas UMKM memiliki sekelompok kecil yang kreatif dan mampu
mengambil peran ‘risk taker’. Kelompok ini cenderung menjadi ‘early adopter’
untuk teknologi baru. Sebagian besar cenderung menunggu karena mereka
membutuhkan bukti nyata (‘tangible’) bahwa teknologi baru tersebut dapat
memberi keuntungan. Dua aspek yang berlangsung inheren dalam proses ini adalah
berinovasi ( ‘innovating’) dan pembelajaran ( ‘learning’).
UKM
merupakan aspek penting dalam pembangunan
ekonomi yang
kompetitif.
Di Indonesia, sumber penghidupan amat bergantung pada sector UKM. Kebanyakan
usaha kecil ini terkonsentrasi pada sector perdagangan, pangan, olahan pangan,
tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam.
Mereka bergerak dalam kondisi yang amat kompetitif dan ketidakpastian; juga
amat dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha yang buruk lebih
banyak merugikan UKM daripada usaha besar. Secara keseluruhan, sektor UKM
diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor
perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor. Meski tidak tersedia
data yang terpercaya, ada indikasi bahwa pekerja industri skala menengah telah
menurun secara relatif dari sebesar 10 % dari keseluruhan
UKM telah
berjuang semenjak krisis
Karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar, UKM
diperkirakan akan tumbuh lebih cepat setelah krisis ekonomi belakangan ini di
Indonesia. Sayangnya hasil studi menunjukkan bahwa usaha kecil tumbuh lebih
cepat sebelum tahun 1998 dari pada sesudah tahun 1998*. Seandainya pertumbuhan
ekonomi menjadi prioritas bagi Indonesia, adalah penting untuk mengangkat
isu-isuyang menghambat pengembangan UKM.
UKM seringkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan jaminan
perbankan. Karena kecilnya usaha mereka, mereka cenderung tidak memiliki tanah
atau sumber daya penting lainnya untuk melindungi aset keuangan mereka. Ketika
perbankan menerapkan peminjaman yang didasari pada arus kas, pemerintah harus
menciptakan lingkungan yang dapat memunculkan perusahaan sewa beli (leasing)
maupun anjak piutang (factoring), yang dapat membantu UKM untuk mendapatkan
akses modal tanpa harus ada sejumlah jaminan pinjaman yang besar.
Secara
umum, perkembangan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 diperkirakan masih akan
menghadapi masalah mendasar dan tantangan sebagaimana dengan tahun sebelumnya,
yaitu rendahnya produktivitas, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif,
rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan tertinggalnya
kinerja koperasi.
Sasaran
Pembangunan
Sasaran
pemberdayaan UKM adalah:
1.
Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan
menengah;
2. Berkembangnya
usaha koperasi dan UKM di bidang agribisnis di perdesaan;
3. Tumbuhnya
wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. Berkembangnya
usaha mikro di perdesaan dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong
kemiskinan;
5. Meningkatnya
jumlah koperasi yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip
koperasi.
Arah
Kebijakan Pembangunan
Kebijakan pemberdayaan UKM dalam secara umum diarahkan untuk mendukung
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan
kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang
menjadi prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2006. Dalam kerangka itu,
pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan
ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro
diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat
berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.
Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan,
dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif
berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di
daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala
mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan
pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan
usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan
siap untuk tumbuh dan bersaing.
Pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan
kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain melalui peningkatan
kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk
menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor,
serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi
dan UKM. Dalam rangka itu, UKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan
perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap
untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan. Di samping itu
dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan
kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta
kemitraan usaha.
UKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan
adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan.
Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan
harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan
perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang
seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah
efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar
mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumberdaya lokal yang tersedia
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta
mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya ini didukung dengan peningkatan
kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal menjadi alternatif
sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar
lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan
tangguh, jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.
Contoh Usaha
Kecil Menengah Membawa Sukses
Banyak diantara kita yang menyukai Manisan Buah Ceremai. Rasanya yang enak dan
legit bisa dijadikan cemilan untuk santai bersama keluarga. Apalagi bila
buahnya manis dan segar, manisan pun bisa disimpan hingga lebih dari dua bulan.
Peluang inilah yang dimanfaatkan masyarakat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan
Seribu.
Sang pemilik usaha manisan buah ceremai bernama Indah mengaku bila modal yang
dikeluarkan untuk membuat manisan ini hanya sebesar Rp.90.000. Usaha
yang dijalankan selama setahun dua kali ini memang diakuinya musiman, namun
keuntungannya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk membuat
manisan ceremai tersebut, dirinya hanya membutuhkan bahan baku buah ceremai dan
gula pasir. Ia membeli buah ceremai dari pulau seberang biasanya hingga tiga
ember, di mana harga per embernya sebesar Rp.15.000. Kemudian indah akan
membagi rejekinya kepada orang lain untuk menggiling buah tersebut yang jasanya
dihargai Rp.15.000.
Setelah buah ceremai digiling, barulah ditaruh di dalam boks, yang dijual
sebesar Rp.6.000. Adapun dalam sekali giling, dia bisa mendapatkan sebanyak 20
boks. Selanjutnya, dia menjelaskan, manisan buah ceremai yang sudah jadi
dihargainya sebesar Rp.8.000 per toples untuk dipasarkan, serta bisa bertahan
hingga dua bulan. Tertarik dengan Contoh Usaha Kecil Menengah kebawah ini? Yuk
segera action
Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Usaha Kecil Menengah, dari beberapa sumber
yang saya dapat. Disini akan di uraikan pengerian, ciri-ciri, kelemahan dan
kelebihan UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam
memajukan perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternatif lapangan
kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca
krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami
kesulitan dalam mengembangkan usahanya.Saat ini,UKM telah berkontribusi besar
pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.
UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan
inisiatif seseorang.Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya
menguntungka pihak-pihak tertentu saja.Padahal sebenarnya UKM sangat berperan
dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.UKM dapat menyerap
banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur.Selain itu UKM telah
berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia
.
UKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensial di suatu
daerah yang belum diolah secara komersial.UKM dapat membantu mengolah Sumber
Daya Alam yang ada di setiap daerah.Hal ini berkontribusi besar terhadap
pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia
.
Ciri-Ciri
dan contoh Usaha Kecil Menengah
Ciri-ciri
usaha kecil
•Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
•Lokasi/tempat
usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
•Pada
umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana,
keuangan
perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat
neraca
usaha;
•Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
•Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
•Sumberdaya
manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
•Sebagian
sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
• Sebagian
besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business
planning.
Contoh usaha
kecil
• Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
• Pedagang
dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
• Pengrajin
industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri
alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
• Peternakan
ayam, itik dan perikanan;
• Koperasi
berskala kecil.
Ciri-ciri
usaha menengah
• Pada
umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur
bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian
keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
• Telah
melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur,
sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh
perbankan;
• Telah
melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada
Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
• Sudah
memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha,
izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
• Sudah
akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
• Pada
umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh
sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:
• Usaha
pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
• Usaha
perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
• Usaha jasa
EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus
antar proponsi;
• Usaha
industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
• Usaha pertambangan
batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan
.
Kelebihan
Dan Kelemahan Usaha Kecil Menengah
1.Inovasi
dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2.Hubungan
kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
3.Fleksibilitas
dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan
cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya
birokratis
4.Terdapat
dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
Kelemahan
yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Tambunan, 2002) adalah:
1.Kesulitan pemasaran
Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.
2.Keterbatasan
finansial
UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.
3.Keterbatasan
Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi
UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik
produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin,
organisasi, pemprosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua
keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki
kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi,
memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.
4.Masalah
bahan baku
Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu
masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di
Indonesia.
Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.
Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.
5.Keterbatasan
teknologi
Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan
teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang
sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya
jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya
kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat
bersaing di pasar global.
Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.
Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.
Jenis-Jenis
Usaha Kecil Menengah
ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UKM untuk menghasilkan laba.
Ketiga jenis usaha tersebut adalah:
Ketiga jenis usaha tersebut adalah:
:
1. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business)
1. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business)
Yaitu usaha
yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen.
Kalau anda bingung, contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi
atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan
sebagainya.
2. Usaha Dagang (Merchandising Business)
Adalah usaha
yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional
yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual
semua kebutuhan sehari-hari.
3. Usaha Jasa (Service Business)
Yakni usaha
yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.
Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang
menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing,
searching, blogging atau yang lainnya.
Sekarang saya akan bertanya kepada anda. Saya punya perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, budidaya udang, di dalamnya termasuk pembibitan dan pembesaran.
Setiap orang pasti menginkan sukses membuka bisnis UKM hingga akhirnya
nanti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Seiring dengan perkembangan
jaman dan kecanggihan tehnologi, manusia saat ini memang dituntut untuk lebih
kreatif dalam menciptakan satu peluang baru. Dengan membuka satu usaha bisnis
baru diharapkan akan memberikan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran di
Indonesia.
Berikut ini
adalah tips sukses membuka bisnis UKM
1.
Siap mental
Tips sukses menjalankan bisnis UKM yang pertama adalah mempersiapkan
mental. Ketatnya persaingan di dunia bisnis, mau tidak mau kita sebagai
pelaku bisnis UKM yang baru anda harus mempersiapkan mental sejak dini. Menjaga
mental sebagai pengusaha juga menjadi hal penting yang harus anda
perhatikan. Siapkan diri anda untuk terus berinvestasi agar usaha anda
nantinya menjadi satu bisnis yang luar biasa.
2.
Memilih bidang usaha
Menentukan bidang usaha yang akan kita jalani untuk bisnis UKM anda adalah
faktor penting. Pastikan bahwa bidang usaha yang anda pilih telah sesuai dengan
kompetensi anda. selain itu anda juga harus pinta rmencari celah dengan
menciptakan satu bidang usaha baru. Atau kalau anda ingin mengembangkan bidang
bisnis yang sudah ada, maka produk anda nantinya harus mempunyai ciri khas
tersendiri agar mempunyai daya tarik.
3. Modal
usaha
Modal usaha memang
merupa dua hal; yaitu materiil dan non materiil. Kedua modal tersebut adalah
dua hal yang saman-sama penting. Pastikan bahwa anda telah menyiapkan kedua
modal tersebut dengan matang terutama modal yang berupa materi. Jumlah modal
yang diperlukan tentunya disesuaikan dengan jenis bisnis UKM yang anda pilih.
4.
Lokasi usaha
Setiap kegiatan bisnis tentu tidak akan bisa lepas dengan yang namanya lokasi.
Sebenarnya lokasi tidak selalu berdampak pada kesuksesan suatu bisnis tapi juga
juga bukan satu hal yang bisa anda sepelekan. Pemilihan lokasi nantinya juga
akan dipengaruhi oleh jenis usaha yang anda pilih. jika suatu usaha tersebut
mengharapkan dikunjungi oleh pembeli maka sebaiknya lokasi harus bisa ditempuh
dengan menggunakan mobil atau motor.
5.
Fokus pada satu bisnis tententu
Bagi para pebisnis baru sebaiknya fokus dulu terhadap satu bidang bisnis sampai
anda benar-benar berhasil. Jangan mudah tergoda untuk memulai peluang bisnis lain jika anda belum sukses
karena hal ini bisa memecahkan konsentrasi anda dengan mengurus bisnis yang
lain. Bahkan bisa jadi semua usaha anda akan gagal jika anda memaksakan diri.
6.
Aktif dalam berpromosi
Promosi merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk
mendapatkan pelanggan. Promosi itu sendiri adalah faktor penting yang harus
dilakukan agar sukses membuka bisnis ukm mengingat konsumen
adalah asset yang tidak ternilai. Banyak cara yang bisa anda lakukan untuk
melakukan langkah ini diantaranya adalah dengan memasang iklan di tempat
umum, promosi lewat radio, pasang pamphlet atau mungkin melalui brosur.
Apapun
bisnis UKM yang ingin anda tekuni saat ini, semoga artikel tips sukses
membuka bisnis ukm ini menjadi motivasi anda untuk menjadi pengusaha
yang sukses.
SOAL
1.
Menyelanggarakan pelatihan dan pengembangan karyawan
merupakan tugas dari ...
a.
Direktur
b.
Pramuniaga
c.
Personalia
d.
Produksi
2.
Salah satu penyebab seorang karyawan meninggalkan
perusahaan tempat ia bekerja ialah... , kecuali
a.
Pengunduran diri
b.
Pemecatan
c.
Penghentian
d.
Adanya apresiasi
3.
Kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan atau laba yang merupakan
penilaian dan kecakapan bank disebut ...
a.
Likuiditas
b.
Rentabilitas
c.
Solvabilitas
d.
KIK
4.
Memiliki akta pendirian usaha. Merupakan ... untuk memperoleh kredit/pinjaman dari bank
a.
Syarat
b.
Cara
c.
Langkah
d.
Prosedur
5.
Adanya larangan dari perusahaan yang menyimpan barang-barang produksinya
dipinggir jalan umum yang sering dilalui orang lain merupakan peraturan wajib
yang termasuk ke dalam ...
a.
Ketertiban
b.
Keamanan
c.
Kesehatan
d.
Kedisiplinan
BAB 6
PERDAGANGAN LUAR NEGRI
1. Hakikat Bisnis
Internasional
Hakikat bisnis internasional. Bisnis
internasional
merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati
batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi
bisnis internasional yang sering disebut
sebagai Bisnis Internasional (International Trade) ada juga yang menybutnya
sebagai Pemasaran Internasional atau International Marketing. Dilain pihak
transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan
perusahaan lain atau individu di negara lain disebut Pemasaran Internasional
atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya
diartikan sebagai Bisnis Internasional , meskipun pada dasarnya ada dua
pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi bisnis
Internasional yaitu.
a. Perdagangan Internasional
(International Trade)
Perdagangan internasional
adalah proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari
masing-masing Negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan
atau gains of tride.
Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat
penting saat ini, maka tidak ada Negara-negara di dunia yang tidak terlibat
didalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar
Negara.
Perdagangan ini melakukan transaksi jual beli ke luar
negeri, kalau kita membeli disebut impor sedangkan kalau kita menjual disebut
expor.
Manfaat Perdagangan Internasional
1. Saling mendapat petukaran tehnologi guna
mempercepat pertumbuhan ekonomi
2. Menjalin persahabatan
3. Dapat membuka lapangan pekerjaan
4. Dapat menambah jumlah dan kualitas barang
5. Meningkatkan penyebaran sumber daya alam melalui
batas Negara.
Dampak Perdagangan
Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia
Perdagangan internasional
membawa pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Pengaruh
tersebut ada yang bersifat positif, ada pula yang negatif. Berikut ini beberapa
dampak yang ditimbulkan dari pedagangan internasional.
1. Dampak Positif Perdagangan Internasional
Berikut ini beberapa
dampak positif perdagangan internasional.
a. Saling membantu memenuhi kebutuhan antarnegara
Terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang
melakukan perdagangan dapat memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang
kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri. Mereka dapat saling membantu
mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
b. Meningkatkan produktivitas usaha
Dengan adanya perdagangan internasional, kemajuan
teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan meningkat. Meningkatnya
teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam
menghasilkan barang-barang.
c. Mengurangi pengangguran
Perdagangan internasional dapat membuka kesempatan
kerja baru, sehingga hal ini menjadi peluang bagi tenaga kerja baru untuk
memasuki dunia kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan oleh
perusahaan, maka pengangguran dapat berkurang.
d. Menambah pendapatan devisa bagi negara
Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap
negara akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara
lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak.
2. Dampak Negatif Perdagangan Internasional
Selain dampak positif, perdagangan internasional juga
memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini beberapa
dampak negatif dari perdagangan internasional.
a. Adanya ketergantungan dengan negara-negara
pengimpor
Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak
diproduksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan
mengimpor ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara pengimpor.
b. Masyarakat menjadi konsumtif
Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam
negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar baik dari jumlah,
jenis, dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif,
karena semakin banyak barang-barang pilihan yang dapat dikonsumsi.
c. Mematikan usaha-usaha kecil
Perdagangan internasional, dapat menimbulkan
persaingan industri dengan negara-negara lain. Industri yang tidak mampu
bersaing tentu akan mengalami kerugian, sehingga akan mematikan usaha
produksinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengangguran.
b. Pemasaran Internasional
(International Marketing)
Pemasaran Internasional dianggap memiliki peranan penting dalam memberikan
jawaban dan antisipasi positif terhadap sejumlah isu global yang dinamis.
Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai bisnis Internasional (
International Busines ) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat
terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain , perusahaan lain
ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada
umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam
hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan
dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor.
Dengan
masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing
maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja
berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa. Transaksi bisnis
internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :
* Licencing
* Franchising
* Management Contracting
* Marketing in Home Country by Host Country
* Joint Venturing
* Multinational Coporation (MNC)
2. Alasan Melaksanakan
Bisnis Internasional
Alasan negara melakukan
perdagangan internasional.
a.
Masalah mobilitas faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari tanah (land),
tenaga kerja (labour), barang modal (capital) dan manajerial atau keterampilan
(skill).
b.
Monilitas mengandung arti suatu pergerakan, sehingga yang dimaksud disini
adalah pergerakan faktor produksi dari suatu negara kenegara lain. namun pada
kenyataannya tidak semua faktor produksi dapat mobil secara internasional.
Menurut Adam Smith, labour merupakan faktor produksi yang paling mobil. Masalah
perbedaan sistem moneter. Setiap negara memiliki mata uang sendiri. Adanya
perbedaan mata uang dari setiap negara, perbedaan kebijakan ekonomi moneter,
pada gilirannya mempengaruhi sistem lalu lintas pembayaran internasional dan
sistem lalu lintas modal.
c.
masalah batas-batas negara yang berdaulat. Adanya batas-batas dari suatu negara
dengan negara yang lain yang berdaulat menyebabkan perbedaan politik dalam
perdagangan misalnya perlindungan tarif terhadap produk hasil industri didalam
negero, larangan impor, quota dan blok perdagangan. Adanya kedaulatan
mengakibatkan bea masuk (impor duty) dari suatu negara tidak sama dengan bea
impor dari negara lain.
d. Masalah
transport cost. Ongkos angkut dari pabrik kepasar atau kepelabuhan meninggikan
harga asal pabrik. Ongkos pengangkutan barang ekspor harus dimasukkan dalam
perhitungan biaya agar harga yang diperoleh untuk komoditi ekspor tersebut
tepat.
a. Konsep Keunggulan Absolut
Menurut Adam Smith Bahwa
setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena
melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut
memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut
memiliki ketidakunggulan mutlak.Teori absolute advantage ini didasarkan kepada
beberapa asumsi pokok antara lain: Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga
kerja saja. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Pertukaran
dilakukan secara barter atau tanpa uang. Biaya transpor ditiadakan.
b. Konsep Keunggulan
Komparatif
Teori keunggulan
komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya,
perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif
antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika
suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang
lebih murah daripada negara lainnya.
c. Potensi Pasar
Internasional
Potensi pasar ditentukan
oleh tiga faktor yaitu struktur penduduk , daya beli serta pola konsumsi
masyarakat. Dalam hal pasar Internasional , potensi pasar internasional juga
ditentukan oleh ketiga faktor tersebut hanya saja dalam hal ini diberlakukan
untuk negara lain.
3. Tahap-Tahap dalam
Memasuki Bisnis Internasional
Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau
melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak
mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung
risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis
adalah sebagai berikut :
1. Ekspor Insidentil
2. Ekspor Aktif
3. Penjualan Lisensi
4. Franchising
5. Pemasaran di Luar Negeri
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri
EKSPOR AKTIF (ACTIVE EXPORT)
Tahap
terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan
bisnis yang rutin dan kontinyu dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan
semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada
umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan
Internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini perusahaan negeri sendiri mulai
aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal
di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu dalam tahap ini sering
pula disebut sebagai tahap “ekspor aktif”, sedangkan tahap pertama tadi disebut
tahap pembelian atau “Purchasing”.
PENJUAlAN LISENSI
(LICENSING)
Tahap
berikutnya adalah tahap penjualan Iisensi. Dalam tahap ini Negara pendatang
menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap
yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima
dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses
produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian
lisensi tersebut maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas
lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut.
FRANCHISING
Tahap
berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi yaitu perusahaan di suatu
negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja akan tetapi
lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi,
resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu
bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering
dikenal sebagai bentuk “Franchising”. Dalam hal bentuk Franchise ini maka
perusahaan yang menerima disebut sebagai “Franchisee” sedangkan perusahaan
pemberi disebut sebagai “Franchisor”. Bentuk ini pada umumnya berhasil bagi
jenis usaha tertentu misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness centre
dan sebagainya.
4. Hambatan Dalam Memasuki
Bisnis Internasional
Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki
hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki
berbagai kepentingan yang sering kali menghambat terlaksananya transaksi bisnis
internasional. Disamping itu kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan
berbeda dengan negeri sendiri. Oleh karena itu maka terdapat beberapa hambatan
dalam bisnis internasional yaitu :
1.
Batasan perdagangan dan tarif bea masuk
Tarif
bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan baik
barang impor maupun ekspor. Dikenakannya tarif/bea masuk yang tinggi bagi
barang luar negri, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing
dengan harga barang dalam.
2.
Perbedaan bahasa, sosial budaya/cultural
Perbedaan
dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis
Internasional , hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat
komunikasi yang vital baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi
yang baik maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan Iancar.
3.
Kondisi politik dan hokum/perundang-undangan
Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain
juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut.
Sebagai contoh yang ekstrim Amerika melakukan embargo terhadap komoditi
perdagangan dengan negara-negara Komunis.
Ketentuan hukum ataupun perundang-undang yang berlaku di suatu negara kadang
juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Misalnya negara-negara Arab
melarang barang-barang mengandung daging maupun minyak babi. Lebih dan itu undang
– undang di negaranya sendiri pun juga dapat membatasi berlangsungnya bisnis
Internasional , misalnya Indonesia melarang ekspor kulit mentah ataupun
setengah jadi , begitu pula rotan mentah dan setengah jadi dan sebagainya.
4. Hambatan
operasional
Hambatan
perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah
operasional yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan
tersebut dari negara yang satu ke negara yang lain.
5. Peraturan atau kebijkan Negara lain, dalam
bentuk proteksi yaitu: usaha melindungi industry-industri di dalam negri
6. Perbedaan tingkat upah
5. Perusahaan Multinasional
(PMN)
Adalah
perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat
besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang
di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka
mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar
memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh
kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar
bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk
relasi masyarakat dan melobi politik.
a. Jenis-Jenis Perusahaan
Multinasional
Banyak contoh perusahaan
multinasional misalnya saja Coca Cola , Colgate , Johnson & Johnson , IBM ,
General Electric , Mitzubishi Electric , Toyota , Philips dari negeri Belanda ,
Nestle dari Switzerland , Unilever dari Belanda dan lnggris , Bayer dati Jerman
, Basf juga dari Jerman, Ciba dari Switzerland dan sebagainya.
SOAL
1.
Salah satu perbedaan perdagangan internasional dengan
perdagangan dalam negri adalah, kecuali ....
a.
Perdagangan internasional membutuhkan jenis mata uang
yang berbeda-beda
b.
Tata cara transaksi jual beli dalam perdagangan
internasional memakan waktu lama
c.
Cara pembayaran dalam perdagangan internasional
relatif rumit dan berisiko tinggi
d.
Pemesanan barang di perdagangan
internasional memakan waktu yang lama
2.
Yang menjadi penghambat dari pembangunan ekonomi di
indonesia adalah, kecuali ...
a.
Akumulasi modal
b.
Distribusi pendapatan
c.
Kemajuan teknologi
d.
Tingkat pendidikan yang tinggi
3.
Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan
kebijakan moneter, kebijakan moneter adalah ...
a.
Kebijakan yang berhubungan dengan financial pemerintah
b.
Kebijakan yang berbuhungan dengan financial pemerintah
dan jumlah uang beredar
c.
Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar
d.
Kebijakan yang dilakukan dengan menaikkan pajak
4.
Selain pengangguran salah satu masalah yang dihadapi
negara berkembang adalah inflasi, faktor utama penyebab terjadinya inflasi
adalah ....
a.
Terjadinya kenaikkan harga minyak dunia dan
terjadi kenaikan harga pangan sehingga ikut merambah ke negara berkembang
b.
Terjadinya kenaikan harga secara terus menerus
c.
Banyaknya jumlah barang yang di produksi
d.
Kurangnya minat masyarakat terhadap produk dalam negri
sendiri
5.
Negara yang masih mempunyai pendapatan perkapita pendapatan
perkapita rendah, infrastuktur terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang
kurang adalah pengertian dari ....
a.
Negara maju
b.
Negara berkembang
c.
Negara kecil
d.
Negara besar
BAB 7
NERACA PEMBAYARAN,ARUS MODAL
ASING, DAN UTANG LUAR NEGRI
Neraca pembayaran
Neraca
pembayaran merupakan
suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama
jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup
pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial.
Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan (yang terdiri
dari neraca perdagangan, neraca jasa dan transfer payment) dan neraca lalu
lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Transaksi
dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
- Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
- Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara
ARUS MODAL
MASUK
Besarnya arus modal masuk ke Indonesia, sebagai akibat
pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga dalam beberapa tahun terakhir,
harus dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang. Mengelola
arus modal masuk (capital inflow) ke dalam kawasan merupakan sebuah tantangan
yang sulit, yang dihadapi negara-negara emerging market seperti Indonesia
karena dapat membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan.
Seperti yang
telah diketahui, untuk menjaga stabilitas moneter akibat derasnya arus modal
masuk ke Indonesia dan besarnya likuiditas saat ini, BI menerapkan beberapa
kebijakan yang diapresiasi Bank Dunia dan IMF sebagai langkah yang tepat.
UTANG LUAR
NEGERI INDONESIA 2015
Sebulan tahun 2015 berjalan, utang luar negeri (ULN) Indonesia sudah
bertumpuk. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri Indonesia selama
Januari mencapai 298,6 miliar dollar AS. Porsi ini naik 2,05 persen
dibandingkan utang luar negeri di Desember 2014 sebesar 292,6 miliar dollar AS.
Secara tahunan atau year on year (YoY), utang luar
negeri Indonesia tumbuh 10,1 persen dibandingkan periode yang sama di 2014.
Utang swasta menyumbang porsi terbesar dari total ULN Indonesia di Januari 2015 dengan nilai 162,9 miliar dollar AS atau 54,6 persen. Dari data BI, penyumbang terbesar utang swasta pada Januari 2015 berturut-turut berasal dari sektor keuangan sebesar 47,2 miliar dollar AS, industri pengolahan (32,2 miliar dollar AS), pertambangan (26,4 miliar), serta listrik, gas, dan air bersih sebesar 19,2 miliar dollar AS.
Secara tahunan, porsi ULN swasta di setiap sektor mengalami pertumbuhan. Utang swasta di sektor keuangan tumbuh 24,9 persen YoY, industri pengolahan (8,5 persen), dan sektor pertambangan 0,2 persen. Namun pertumbuhan utang ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2014 dengan porsi masing-masing sebesar 26,9 persen YoY, 10,0 persen YoY, dan 0,3 persen YoY.
Hanya utang sektor listrik, gas dan air bersih yang pertumbuhannya melejit, yakni 12,2 persen secara YoY pada Januari 2015. Di Desember 2014, utang di sektor ini hanya tumbuh sebesar 8,9 persen YoY. Dilihat secara bulanan, pertumbuhan utang swasta pada Januari 2015 terlihat melambat. Pada Januari, pertumbuhan ULN swasta 13,6 persen. "Pada Desember 2014, pertumbuhan ULN swasta mencapai 14,2 persen,"
Utang swasta menyumbang porsi terbesar dari total ULN Indonesia di Januari 2015 dengan nilai 162,9 miliar dollar AS atau 54,6 persen. Dari data BI, penyumbang terbesar utang swasta pada Januari 2015 berturut-turut berasal dari sektor keuangan sebesar 47,2 miliar dollar AS, industri pengolahan (32,2 miliar dollar AS), pertambangan (26,4 miliar), serta listrik, gas, dan air bersih sebesar 19,2 miliar dollar AS.
Secara tahunan, porsi ULN swasta di setiap sektor mengalami pertumbuhan. Utang swasta di sektor keuangan tumbuh 24,9 persen YoY, industri pengolahan (8,5 persen), dan sektor pertambangan 0,2 persen. Namun pertumbuhan utang ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2014 dengan porsi masing-masing sebesar 26,9 persen YoY, 10,0 persen YoY, dan 0,3 persen YoY.
Hanya utang sektor listrik, gas dan air bersih yang pertumbuhannya melejit, yakni 12,2 persen secara YoY pada Januari 2015. Di Desember 2014, utang di sektor ini hanya tumbuh sebesar 8,9 persen YoY. Dilihat secara bulanan, pertumbuhan utang swasta pada Januari 2015 terlihat melambat. Pada Januari, pertumbuhan ULN swasta 13,6 persen. "Pada Desember 2014, pertumbuhan ULN swasta mencapai 14,2 persen,"
Meski utang swasta tetap tumbuh, BI menilai, perkembangan ULN masih cukup sehat. Cuma, BI tetap waspada mengantisipasi risiko utang terhadap perekonomian nasional ke depannya. BI berjanji akan tetap memantau perkembangan ULN swasta tidak menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro ekonomi. Sayang Tirta tidak mau menjelaskan berapa banyak ULN swasta yang telah melakukan lindung nilai atau hedging.
Akibat rupiah loyo
Pada Januari 2015 lebih dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah menyebabkan swasta mengerem
keinginannya berutang. Selain itu, Januari merupakan siklus melambatnya kredit
perbankan.
Selain itu, adanya pengaruh pelambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun lalu sebesar 5,2 persen, yang menyebabkan industri mengurangi produksi dan utang. pada Maret tahun ini, porsi utang swasta akan kembali membengkak. Ini seiring mulainya kembali aktivitas produksi sektor swasta sebagai antisipasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Meski demikian, penambahan tersebut juga diprediksikan tak signifikan.
Sebelumnya, Kepala Ekonom BII Juniman menilai, BI dan pemerintah masih memiliki cara untuk menurunkan laju ULN Swasta. Yakni, pemerintah dan BI mengendalikan dan mengawasi uang sektor swasta. Aturan tentang penerapan prinsip kehati-hatian ULN swasta perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan agar swasta taat aturan. Cara lain ialah pemerintah membatasi rasio utang terhadap modal. Faktanya, banyak swasta berutang hingga 20 kali dari modalnya. Jika rasio utang dibatasi, swasta tidak akan gencar mencari utang ke luar negeri
Selain itu, adanya pengaruh pelambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun lalu sebesar 5,2 persen, yang menyebabkan industri mengurangi produksi dan utang. pada Maret tahun ini, porsi utang swasta akan kembali membengkak. Ini seiring mulainya kembali aktivitas produksi sektor swasta sebagai antisipasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Meski demikian, penambahan tersebut juga diprediksikan tak signifikan.
Sebelumnya, Kepala Ekonom BII Juniman menilai, BI dan pemerintah masih memiliki cara untuk menurunkan laju ULN Swasta. Yakni, pemerintah dan BI mengendalikan dan mengawasi uang sektor swasta. Aturan tentang penerapan prinsip kehati-hatian ULN swasta perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan agar swasta taat aturan. Cara lain ialah pemerintah membatasi rasio utang terhadap modal. Faktanya, banyak swasta berutang hingga 20 kali dari modalnya. Jika rasio utang dibatasi, swasta tidak akan gencar mencari utang ke luar negeri
SOAL
1.
Apabila kurva IS landai, maka
kebijakan yang efektif adalah ...
a.
Kebijakan fiskal
b.
Kebijakan pendapatan
c.
Kebijakan moneter
d.
Kebijakan luar negri
2.
Motif memegang uang yang besar
kecilnya tergantung dari besar kecilnya transaksi adalah ...
a.
Permintaan uang untuk transaksi
b.
Permintaan uang untuk berjaga jaga
c.
Permintaan uang untuk
spekulasi
d.
Jumlah uang yang beredar
3.
Jika dalam transaksi perdagangan internasional
antara indonesia dan jepang, ekspor produk indonesia lebih besar dari impor
jepang maka posisi untuk indonesia ...
a.
Neraca jasa mengalami defisit
b.
Neraca barang mengalami defisit
c.
Neraca perdagangan mengalami surplus
d.
Neraca perdagangan mengalami
defisit
4.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
pengeluaran konsumsi adalah seperti dibawah, kecuali ..
a.
Distribusi pendapatan nasional
b.
Kebijaksanaan financial perusahaan
c.
Ramalan diwaktu yang akan datang
d.
Jauh dekatnya dari pasar
5.
Pada
saat tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta untuk motif spekulasi
adalah ...
a. Tinggi
b.
Rendah
c. Tidak menentu
d. Tetap
Halo, nama saya Mia Aris.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800.000.000 (800 JUTA ) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com
BalasHapusAnda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com.
Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.
Halo, nama saya Dewi Rumapea, saya berasal dari indonesia. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya merasa tegang secara finansial dan putus asa, saya ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman secara online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya menghubungi saya kepada pemberi pinjaman yang sangat andal yang disebut perusahaan pinjaman Glory, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sejumlah 500 juta dalam waktu kurang dari 3 jam tanpa tekanan atau tekanan pada tingkat bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut saat memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya ajukan, dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan. Jadi saya berjanji akan membagikan kabar baik, agar orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, hubungi Ibu Glory melalui email: gloryloanfirm@mail.com.
BalasHapusAnda juga bisa menghubungi saya di dewiputeri9@gmail.com saya
PEMBERITAHUAN NOTICE NOTICE.
BalasHapusSaatnya kita semua mulai mencari diri sendiri, nama saya Hussein Anwar dari Surabaya, Indonesia. Namun saat ini tinggal di Kuala Lumpur Malaysia dengan dua daugthers saya.
Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi saran dan mendorong semua orang di sini. Mendapatkan pinjaman online tidak semudah kelihatannya, saya mendapat pinjaman online pertama saya di tahun 2011 setelah saya kehilangan istri saya untungnya bagi saya saya dapat bertemu dengan pembayaran saya dan saya melunasi pinjaman dalam waktu yang tepat. Pada bulan Oktober 2017 saya membutuhkan uang untuk membiayai kembali bisnis saya tetapi saya sudah kehilangan kontak dengan perusahaan yang memberi saya pinjaman. Saya mencoba mencari online tetapi saya akhirnya mempercayai sebuah perusahaan pinjaman tanpa iuran, saya telah kehilangan lebih dari Rp25.000.000 sebelum saya menyadari. Saya mendorong semua orang untuk berhati-hati dan pintar ketika mencari pinjaman online, tanda-tandanya jelas TIDAK, saya ulangi DO tidak mempercayai perusahaan peminjam yang menggunakan domain email gratis seperti. @ gmail.com .... @ yahoo.com ...... @ outlook.com atau ...... @ hotmail.com. mereka semua palsu. tidak ada perusahaan pinjaman nyata yang menggunakan surat semacam itu.
Pada bulan Mei 2018, saya mendapat surat dari pos blog dan ketika saya menghubungi saya, saya mendapatkan pinjaman dalam waktu 48 jam setelah menyelesaikan proses verifikasi saya. Terima kasih FINANSIAL GLOBAL ..
jika Anda memerlukan pinjaman bisnis mendesak atau pinjaman pribadi, Anda dapat menghubungi perwakilan pinjaman saya, seorang wanita yang baik dengan nama Sarah Harvey. Saya yakin sebagian besar dari kita mengenalnya karena dia telah membantu banyak orang dari negara kita.
Email.- sarahharvey@myglobalfinancefund.com
TOLONG jangan hubungi dia jika Anda tidak dapat membayar kembali pinjaman Anda atau berniat melarikan diri setelah mendapatkan pinjaman Anda ..
Terima kasih
Halo pemirsa di seluruh dunia, Ada kabar baik untuk Anda semua hari ini dapatkan kartu ATM Kosong Anda yang berfungsi di semua mesin ATM di seluruh dunia. Kami memiliki program khusus kartu ATM yang dapat digunakan untuk meretas mesin ATM, kartu ATM dapat digunakan untuk menarik di ATM atau geser, di toko dan POS. Kami memberikan kartu ini kepada semua klien yang tertarik di seluruh dunia, Kami memberikan Kartu ATM Kosong. Apakah Anda ingin menjalani kehidupan yang baik yang dianggap ilegal, cara termudah untuk menjadi jutawan. itu juga memiliki teknik yang membuat CCTV tidak mungkin mendeteksi Anda dan Anda hanya dapat menarik sejumlah $ 5.000 Dolar dalam sehari di Mesin ATM juga tersedia saat pengiriman tunai. Kami memberikan hingga $ 10.000,00 hingga $ 1.000.000,00 Dolar Dengan layanan peretasan jaringan kami. Kami dapat Memulihkan semua uang Anda yang hilang ke Bitcoin dan mata uang Crypto lainnya, penipuan hipotek / realestate, dan ICO palsu dalam waktu 48 jam atau kurang. (Thomas Freddie Hackers) bekerja sama sebagai tim untuk melacak & memulihkan dana kembali dari PENCIPTA internet yang paling sulit. CATATAN!! Kami telah menerima laporan memilukan yang tak terhitung jumlahnya dari penipu terkenal dan kami berhasil memulihkannya kembali melalui kontak thomasunlimitedhackers@gmail.com
BalasHapusHubungi kami di ((Pemulihan Biner. Kelas Universitas. Menyeka Catatan Kriminal, Peretasan FB & IG, Telegram, Muatan & Peretasan Telepon)) membatasi kami dengan pekerjaan Anda & izinkan kami memberi Anda hasil positif dengan keterampilan peretasan kami. Kami bersertifikat dan privasi Anda 100% aman bersama kami. Jangan khawatir lagi tentang masalah keuangan Anda, Jika Anda membutuhkan layanan peretasan cyber lainnya, kami siap membantu Anda kapan saja, kapan saja, jadi hubungi kami melalui Alamat Email kami: thomasunlimitedhackers@gmail.com
Salam
THOMAS FREDDIE HACKER TANPA BATAS
Kirim email ke thomasunlimitedhackers@gmail.com
Motto: Kami menawarkan layanan tercepat dan terpercaya